Gabung ke Demokrat, Djarot Sebut Plt Wali Kota Medan Haus Kekuasaan


Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi sekaligus Plt Ketua DPD PDIP Sumut Djarot Saiful Hidayat mengatakan berpartai sama juga bernegara. Perlu dilandasi oleh ketaatan pada konstitusi, hukum, dan etika politik.

"Kader partai harus berdisiplin dan berpolitik itu untuk pengabdian yang lebih besar, bukan untuk berburu kekuasaan politik. Karena itulah langkah pragmatis yang dilakukan Saudara Akhyar Nasution dengan pindah ke Partai Demokrat justru ditempatkan sebagai bagian konsolidasi kader," kata Djarot kepada wartawan, Sabtu (25/7/2020).

Dalam konsolidasi tersebut, lanjut Djarot, ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner. Namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan.

"Yang bersangkutan (Akhyar) masuk pada kategori kedua. Partai akan memberikan sanksi disiplin karena anggota partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain," ujarnya.

Djarot mengatakan PDIP melakukan seleksi yang ketat terhadap setiap calon kepala daerah Partai. Menurutnya, PDIP tidak akan pernah mencalonkan orang-orang yang memiliki persoalan hukum.

"PDI Perjuangan belajar dari kasus korupsi berjemaah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumut yang diusung PKS, Gatot Pujo Nugroho, yang melebar ke mana-mana. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldon dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum ke yang lain," ucapnya.

Djarot menjelaskan PDIP mencatat Akhyar Nasution pernah diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020 di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, sebesar Rp 4,7 miliar. Hal itu menjadi pertimbangan penting mengapa partai tidak mencalonkannya.

"Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan. Mungkin dengan bergabung ke partai tersebut, yang bersangkutan ingin mencitrakan 'katakan tidak pada korupsi' yang pernah menjadi slogan partai tersebut," tuturnya.

Selain itu, kata Djarot, PDIP juga mempertimbangkan posisi Kota Medan sebagai salah satu sentral perekonomian di Sumatera. Menurutnya, pertimbangan yang komprehensif, strategis, dan objektif sesuai harapan rakyat menjadi landasan keputusan Partai.

"PDI Perjuangan juga membangun dialog dengan partai koalisi pendukung Pak Jokowi. Masuknya Saudara Akhyar dengan dukungan dari Demokrat dan kemungkinan dari PKS semakin menunjukkan arah kebenaran koalisi pada Pileg 2024 yang akan datang," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief mengatakan partainya berkoalisi dengan PKS menghadapi koalisi raksasa pendukung menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, di Pilkada Medan 2020. Demokrat diketahui mendukung Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution sebagai cawalkot Medan.

"Jadi Pilkada Kota Medan nanti Demokrat-PKS melawan koalisi besar," kata Andi Arief kepada wartawan, Jumat (24/7/2020).

Andi juga mengunggah foto Akhyar memakai jas Partai Demokrat di akun Twitter-nya. Andi belum menjelaskan siapa bakal calon wali kota yang bakal berpasangan dengan Akhyar.

"Sah.. Koalisi Rakyat (Demokrat-PKS) menghadapi koalisi raksasa pendukung Mantu Pak Presiden Jokowi," tulis Andi.

Akhyar disebut sudah punya kartu tanda anggota (KTA) Demokrat. "Benar bahwa Akhyar Nasution telah menjadi kader Partai Demokrat. Beliau telah terdaftar memiliki kartu tanda anggota Partai Demokrat," kata Sekretaris Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani. (dtc)

Bagikan Gratis :


Loading...

Tidak ada komentar