News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Benahi Sistem Kesehatan Dibutuhkan Kerjasama

Benahi Sistem Kesehatan Dibutuhkan Kerjasama


 

Anggota DPRD Medan Mulia Syahputra Nasution, mengaku heran dengan Dinas Kesehatan Medan yang tidak menyalurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang telah dicetak. Padahal masyarakat yang telah terdata pada tahun 2019 lalu tersebut, sangat mengharapkan kehadiran kartu ini untuk mereka pergunakan ketika dihadapkan dengan masalah kesehatan.

Kegelisahan ini ia sampaikan, saat menggelar sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 4 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Masyarakat Kota Medan di Jalan Pasar I Gang Beo, Lingkungan 8 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, Minggu (28/2) kemarin. 

Dikatakan Mulia, beberapa waktu yang lalu ia beserta Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman telah memetakan permasalahan di Dinas Kesehatan Medan khususnya menyangkut kendala pendistribusian KIS. Dengan adanya kegiatan sosialisasi perda ini ia manfaatkan untuk membagikan KIS kepada masyarakat penerima manfaat.

"Ke depan, siapapun yang memiliki anak, keluarga yang belum terdaftar KIS, silahkan mendaftarkan diri ke tim saya yang ada di kecamatan. Cukup bawa Kartu Keluarga (KK) saja bapak dan ibu. Saya akan kawal sampai KIS ini dikeluarkan dan saya akan pantau Kepling, apakah kartu sampai ke masyarakat," ucapnya. 

Lebih lanjut Mulia mengatakan, tidak hanya persoalan lemahnya pendataan KIS, pihaknya siap membantu masyarakat Kecamatan Medan Selayang yang membutuhkan program pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan). Dengan hanya mengumpulkan KTP dan KK, politisi muda yang duduk di Komisi I DPRD Medan ini, juga siap mengawal berkas sampai ke dinas terkait. 

"Semua keluhan warga ini tidak terlepas dari Perda Sistem Kesehatan Masyarakat Kota Medan yang kita sosialisasikan. Kalau perangkat pendukung sudah dimiliki masyarakat, sistempun berjalan baik dan Kota Medan semakin diberkahi," ujarnya.

Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan ini menambahkan, kalau pihaknya bersama Bobby-Aulia saat ini sedang ada pendataan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kepling dan lurah harus proaktif, sehingga tidak ada warga yang ketinggalan lagi.

"Tujuan dari pendataan ini agar masyarakat nantinya dapat bantuan dari pemerintah," pungkasnya.(pm)

Tags

Posting Komentar