Breaking

Minggu, 22 Oktober 2017

Panglima TNI Dicekal Gara-gara Berani Bongkar Bobrok AS?


Langkah US Customs and Border Protection (CBP) melarang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memasuki wilayah Amerika Serikat (AS) membuat banyak pihak bertanya-tanya.

Terlebih, Gatot sudah mengantongi visa untuk masuk Negeri Paman Sam itu guna memenuhi undangan resmi dari Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F Dunford.

Tapi, Gatot selama ini memang jadi perhatian banyak kalangan, terutama karena membangun reputasinya dengan mengidentifikasi berbagai 'hantu' yang mengancam kedaulatan Indonesia.

Bahkan, Gatot pernah menyinggung gelar pasukan Marinir AS atau US Marine Corps (USMC) di Darwin, Australia. AS berencana menempatkan 2.500 marinirnya di Darwin pada tahun ini, atau menjadi kontingen dengan jumlah terbesar pada masa damai di Australia.

Tentara yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 itu pun memiliki alasan tersendiri soal kecurigaannya terhadap keberadan USMC di Darwin. Sebab, letak Darwin sangat dekat dengan Papua Barat dan Blok Masela yang memiliki cadangan gas luar biasa.

“Saya, sebagai Panglima TNI harus bertanya-tanya apa maksud semua ini,” ujar Gatot dalam sebuah pidatonya. “Mengapa tidak di Filipina? Mereka (AS, red) punya pangkalan di sana (Filipina, red) tak masalah. Tapi ini Darwin.”

Sedangkan pengamat yang juga indonesianis, John McBeth punya penilaian tersendiri mengenai Jenderal Gatot yang sering berbicara tentang ancaman terhadap Indonesia. McBeth mencatat soal Gatot yang getol berbicara tentang perang proksi atau proxy war.

“Dalam berbagai pidato di depan publik, dia sering mendukung teori bahwa orang-orang asing terlibat dalam perang proksi untuk melemahkan Indonesia,” ujar analis yang menulis buku tentang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan judul The Loner itu.

Terpisah, pengamat dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Evan A Laksmana melalui cuitannya di Twitter mengaku tak yakin jika penolakan terhadap Gatot untuk memasuki AS karena dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sebab, penolakannya terjadi pada menit-menit terakhir dan tentara yang menjadi Panglima TNI sejak 8 Juli 2015 itu sudah mengantongi visa untuk memasuki AS.

Menurutnya, penolakan yang sangat khas selama ini biasanya karena petinggi TNI dalam masa kariernya terlibat operasi militer yang sarat pelanggaran HAM. Misalnya, terkait operasi militer Indonesia di Timor Leste.

Namun, Evan tak begitu yakin bahwa Gatot punya noda soal itu. “Saya tidak ingat namanya masuk dalam penyelidikan selama periode tersebut atau akhir-akhir ini,” ujarnya.(SMH/ara/jpnn)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar