Ketua LPM Medan Bantah Godfried: Kritik Pemko Harus Berdasarkan Data dan Fakta
MEDAN — Ketua DPD LPM Medan, Muhammad Reza SH menanggapi pernyataan Sekretaris Fraksi PSI DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis, yang menilai Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Waas gagal melakukan terobosan signifikan.
Reza membantah penilaian tersebut. Dia meminta kritik terhadap pemerintah disampaikan berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar asumsi.
"Kita sangat menghormati dan mendukung fungsi legislatif. Tetapi, tolong bicara berdasarkan data dan fakta. Jangan hanya sekadar berasumsi. Kita harus objektif dan realistis dalam melihat kondisi Kota Medan," kata Reza, Rabu (26/8/2026).
Menurut dia, Pemko Medan saat ini justru telah melakukan sejumlah terobosan dan pembenahan. Pembangunan yang dilakukan, kata Reza, tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik.
"Medan hari ini sudah banyak berbenah dan membangun dalam segala hal. Pembangunan itu tidak hanya fisik. Memang pembangunan jalan dan drainase merupakan hal yang wajib dilakukan setiap daerah, tetapi ada juga program lain yang mendorong ekonomi dan kreativitas masyarakat," ujarnya.
Reza mengatakan capaian investasi menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja pemerintah daerah.
Dia menyebut data capaian investasi Kota Medan pada 2025 menunjukkan realisasi investasi telah melampaui target hingga sekitar 200 persen.
"Ini menunjukkan bahwa investor tertarik dengan Medan. Kita punya program-program yang mendorong ekonomi bergerak dan tumbuh," tambahnya.
Selain investasi, Reza menilai pengembangan ruang kreatif dan UMKM juga menjadi bagian dari upaya Pemko Medan menggerakkan ekonomi masyarakat.
Menurut dia, kegiatan seperti Car Free Day (CFD), Car Free Night (CFN), serta pengembangan kebudayaan dapat menjadi ruang bagi pelaku UMKM dan komunitas kreatif untuk berkembang.
"Ruang kreatif dan UMKM terus dikembangkan melalui berbagai wadah, seperti CFD, CFN, juga melalui pengembangan budaya. Ini bukti bahwa kegiatan pemerintah tidak hanya bersifat seremonial," katanya.
Reza juga menilai kritik dan pengawasan dari DPRD Medan tetap penting sebagai bagian dari fungsi legislatif. Namun, menurut dia, kritik tersebut harus disampaikan secara objektif dengan melihat capaian pemerintah secara menyeluruh.
Sebelumnya, Godfried Effendi Lubis menilai Pemko Medan di bawah kepemimpinan Rico Waas gagal total. Dia mengaku belum melihat adanya terobosan signifikan selama kepemimpinan Rico Waas berjalan.
"Saya bingung juga dengan wali kota ini, jujur saja. Coba melihat, apa terobosan dia? Saya masih menilai dia gagal total," ujar Godfried.
Godfried menilai sejumlah program yang berjalan di Medan belum menunjukkan perubahan mendasar. Dia juga menyebut beberapa program yang dilakukan pemerintah kota merupakan program pemerintah pusat.
"Kenapa gagal? Coba lihat penduduk Medan, apa yang ada perubahan? Tidak ada. Beliau ini hanya seremonial. Bukan saya benci, tidak," katanya.
Godfried kemudian membandingkan kondisi Medan saat ini dengan masa kepemimpinan sejumlah wali kota sebelumnya, mulai dari Abdillah, Syamsul Arifin, Rahudman Harahap, Dzulmi Eldin hingga Bobby Nasution.
"Kalau kita bandingkan dengan wali kota sebelumnya, masih ada perubahan. Ini mana perubahan? Kota begini-begini saja. Dia hanya memelihara yang lama saja," ujarnya.
Selain pembangunan, Godfried menyoroti sektor pendapatan daerah. Dia meminta Pemko Medan memperkuat digitalisasi sistem perpajakan, khususnya untuk restoran dan tempat usaha.
Menurutnya, masih terdapat potensi kebocoran penerimaan pajak restoran akibat transaksi yang tidak tercatat secara optimal.
Godfried juga menyoroti pelayanan administrasi kependudukan. Dia meminta pelayanan pembuatan dokumen kependudukan lebih banyak didekatkan kepada masyarakat melalui kecamatan.
Di sektor pendidikan, Godfried menilai Pemko Medan harus memaksimalkan penggunaan anggaran pendidikan untuk meringankan beban masyarakat.
"Anggaran pendidikan mentok terus spending 20 persen. Dari Rp7,1 triliun sekitar Rp1,4 triliun. Seharusnya TK, SD, SMP, PAUD sudah enggak usah bayar sekolah di Medan, gratis," katanya.
Godfried menegaskan kritik tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap kinerja Pemko Medan, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan peningkatan pelayanan publik.
"Yang kita harapkan adalah perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya program yang bersifat seremonial," pungkasnya. (fm)
Posting Komentar