Marak Korupsi, Ketua DPC HNSI Minta KPK Segera Turun ke Langkat


Indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Langkat semakin menggila.


Banyak permainan indikasi dugaan mark-up anggaran serta pungli di beberapa SKPD yang sampai saat ini belum muncul terungkap ke publik, bahkan pencurian volume proyek juga mulai terdengar sumbang di beberapa instansi, khususnya proyek² pengadaan belanja barang dan jasa di Dinas PU Langkat.


Hal ini dikatakatan Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kab.Langkat, Zulham Efendi, kepada media ini, Senin (11/01/2021) melalui layanan WhatsApp.


Menurutnya, yang lebih gawatnya lagi seluruh titik-titik proyek PU di Kab.Langkat, dipotong volumenya, dengan alasan sebagai dampak Covid-19. Tapi setelah dilihat faktanya di lapangan, dana proyek yang disalurkan hanya dipotong kecil. Sementara volumenya dari yang semula panjangnya 1050 meter namun hanya dikerjakan menjadi 425 meter saja.


Hal inilah yang terjadi pada pelaksanaan proyek pengaspalan dengan hotmix di Dusun Fajar, Desa Pematang Tengah, Kec.Tanjung Pura, Kab.Langkat.


"Nampaknya alsan Covid-19 menjadi momok yang sangat mengasyikan bagi para pejabat-pejabat daerah untuk mempreteli uang-uang negara yang notabene sebenarnya semua diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat," ujar Zulham Efendi.


Sebagai contoh, sambungnya, awalnya volume proyek pengaspalan yang dikerjakan CV.Bangun Pemuda Group, panjangnya 1050 meter dengan anggaran yang bersumber APBD Pemkab Langkat senilai Rp870 juta lebih.


"Ternyata proyek pengaspalan itu dibangunkan (dikerjakan-red) volumenya cuman 425 meter. Tapi anggaran yang digunakan, kok tetap besar sekitar Rp797.478.000. Kan, sudah tak nyambung. Alasan PU karena anggaran dipotong untuk Covid-19," tambahnya.


Menurut Zulham, jika semua proyek-proyek yang menggunakan anggaran bersumber uang negara tersebut dikurangi volumenya, sementara anggaran yang digunakan tidak jauh berubah dari anggaran yang dianggarkan saat pelelangan proyek, ini sangat menyakiti hati rakyat.


"Bayangkan, volume kerja dipangkas, tapi duitnya hanya berkurang dikit, lalu siapa yang makan uangnya? Saya sebagai Ketua DPC HNSI Langkat sangat-sangat mengecam keras terhadap praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh hampir seluruh instansi yang ada. Dan saya bermohon dengan sangat, wahai KPK, turunlah, lihat Langkat ini. Sampai kapan korupsi terus bermain. Kalau KPK tidak mampu mengatasinya, mohon kepada Bapak Presiden RI untuk membubarkan saja KPK. Karena yang ada hanya menghabiskan uang Negara saja," tandasnya sembari akan memberi data-data berbagai kasus dugaan korupsi dan pungli di beberapa SKPD Pemkab Langkat, termasuk di Dinas Perikanan.(lkt-1,2)


Bagikan Gratis :


Loading...

Tidak ada komentar