Sempat Salahkan Anies, Ternyata Menteri PUPR Membongkar Borok Sendiri


Dua proyek penanggulangan banjir Jakarta menjadi perbincangan ramai. Dua proyek itu yakni normalisasi kali Ciliwung dan pembangunan bendungan Sukamahi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Dua proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menelan dana APBN triliunan rupiah tersebut meleset dari target.

Normalisasi sungai Ciliwung ditargetkan 33 kilometer (km). Namun yang terealisasi baru 16 km.

Sedangkan proyek pembangunan bendungan Sukamahi yang ditargetkan selesai tahun 2019 juga meleset.

Proyek bendungan Sukamahi yang dianggarkan Rp436,97 miliar itu baru selesai 40 persen.

Sumber Pojoksatu.id menyebutkan, salah satu penyebab molornya proyek bendungan Sukamahi yakni adanya dendam pribadi oknum pejabat di PUPR kepada PT Wijaya Karya selaku pelaksana proyek.

Oknum tersebut diduga menghambat proses pembangunan dengan cara mengulur-ulur dokumen yang dibutuhkan oleh pelaksana proyek.

Akibatnya, proyek molor dan PT Wika harus membayar penalti karena pekerjaannya tidak selesai tepat waktu.

Meski molor, proyek ini tetap dilanjutkan. PUPR menargetkan proyek bendungan Sukamahi akan selesai tahun 2020.

“Bendungan Ciawi dan Sukamahi, pembebasan lahahnya susah 90 persen lebih. Kami targetkan tahun 2020 ini akan selesai,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di kawasan Monas Jakarta, Rabu (1/1/2020).

Terkait mandeknya normalisasi kali Ciliwung, Pemprov DKI Jakarta dijadikan ‘kambing hitam’.

Pemda DKI Jakarta dituding lamban dalam melakukan proses pembebesan lahan, sehingga proyek normalisasi sungai Ciliwung dari Kementerian PUPR terhambat.

“Mohon maaf bapak gubernur, selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah dinormalisasi baru 16 km,” kata Basuki usai meninjau banjir di Jakarta.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Bambang Hidayah mengakui proyek mandek normalisasi Ciliwung mandek lantaran Pemprov DKI Jakarta lambat dalam melakukan pembebasan lahan.

Menurutnya, kalau sudah ada progres lahan yang dibebaskan Pemrpov DKI, pihaknya akan cepat menyelesaikan proyek normalisasi Ciliwung.

“Intinya, kita tuh kalau udah ada sekian meter sekian luas lahan bebas, cepat kita kerja. Yang penting tuh lahan,” ungkap Bambang, seperti dikutip dari detikcom, Jumat (2/1/2020).

Soal pembebasan lahannya sendiri, Bambang mengatakan itu semua merupakan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Pokoknya, soal pembebasan lahan kan di Pemprov,” tandas Bambang. (ps)

Bagikan Gratis :


Loading...

Tidak ada komentar