Breaking

Senin, 26 November 2018

Guru Honor di Medan Dilarang Menuntut UMK, Disuruh Tandatangan Fakta Integritas


Puluhan guru honor mendatangi Komisi B DPRD Medan, Senin (26/11/2018). Mereka memprotes adanya pemberlakuan fakta integritas larangan guru honor menuntut Upah Minimum Kota (UMK).

Dugaan intimidasi ini dilakukan Dinas Pendidikan melalui kordinator kecamatan.

“Pergerakan kami dibatasi Dinas Pendidikan melalui kordinator kecamatan. Kami disuruh menandatangani fakta integtas dan tidak boleh menuntut kenaikan gaji,"kata seorang guru pada ketua Komisi B HT Bahrumsyah dalam pertemuan yang berlangsung di ruang banggar DPRD Medan.

Menyahuti keluhan itu, Bahrum menilai dinas pendidikan sudah menyalah.
"Pemberlakuan fakta integritas larangan menuntut UMK ini merupakan bentuk pelanggaran hukum,"tegas Bahrum.

Dia menambahkan, pihaknya akan merespon dan menindaklanjuti laporan guru.

“Pengaduan tenaga guru akan kita respon. Mengadukan nasib hal yang wajar dan kita upayakan perbaikan. Kita tidak setuju ada intimidasi dan bagi guru yang diintimidasi kita siap membela,” kata politisi PAN ini.

Lanjut dikatakannya, pada 2019 nanti sudah dianggarkan dalam APBD Kota Medan untuk intensif guru honor sebesar Rp 15 miliar. Bantuan ini diberikan pada 1.962 guru honor

"Jadi hitungannya guru honor mendapat insentif Rp 600 ribu sebulan,"katanya.

Dia mengakui, jumlah Rp600 ribu itu masih angka dasar. "Kami berharap akan ada pengklasifikasian pemberian intensif itu seperti masa kerja. Jangan disamakan guru honor yang masa kerja setahun, dua tahun dengan yang sudah puluhan tahun," terangnya.

Sejatinya, pemberian gaji guru honorer di Kota Medan sesuai dengan UMK. Namun jumlah itu sangat besar.

"Jika dihitung-hitung, jumlahnya mencapai 70 miliar jika gaji honor sesuai UMK. Tapi itu akan kita pikirkan juga, untuk saat ini hanya sebagai langkah awal saja,"kata Bahrum.

Sementara Plt Kadisdik Kota Medan Ramlan Tarigan mengakui, adanya fakta integritas. Namun menurutnya hal itu dilakukan agar guru honor kooperatif dan terkendali.
"Kita tidak memaksa guru-guru meneken fakta integritas ini, terserah saja. Ini hanya mengantisipasi agar tidak ada kericuhan. Ada anggaran kecil dibagi ratalah, jangan sampai jadi masalah,"kata Ramlan seraya membantah pihaknya melakukan intimidasi guru honor. (mr/riz)





loading...



Tidak ada komentar:

Posting Komentar