News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Aliansi PAKSU Laporkan Bupati Tapteng Terkait Dugaan Keterlibatan Kasus Suap Hakim MA Akil Mochtar

Aliansi PAKSU Laporkan Bupati Tapteng Terkait Dugaan Keterlibatan Kasus Suap Hakim MA Akil Mochtar

Koordinator Aliansi PAKSU saat usai melaporkan Bupati Tapteng di KPK RI dan Kejaksaan Agung.(Foto/Istimewa)

Aliansi Pemuda Anti Korupsi Satmatera Utara (PAKSU) mendatangi Gedung KPK RI dan Kejaksaan Agung RI untuk melaporkan dugaan keterlibatan (turut serta) oknum Bupati Tapanuli

Tengah yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani, dalam kasus Suap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, terkait dengan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 dengan Terpidana Raja Bonaran Situmeang.

Pelaporan yang dilakukan Aliansi PAKSU tersebut berdasarkan bukti-bukti persidangan Terpidana Raja Bonaran Situmeang dengan perkara Nomor. 11/Pid.sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah).

"Kami dari PAKSU juga telah menyerahkan bukti-bukti kepada KPK RI dan Kejaksaan Agung RI yang kita temukan berdasarkan hasil investigasi kawan-kawan di lapangan. Kita berharap, pengaduan yang kita sampaikan dapat segera ditangani dan diproses. Sehingga azas keadilan dan persamaan dihadapan hukum (equality before the law) terpenuhi dan secara terang benderang kasus ini menemui titik terang tentang keterlibatan pihak lain dalam kasus suap Hakim Mahkamah Konstitusi pada beberapa tahun lalu," ujar Koordinator Aliansi PAKSU,  Agustian S, kepada Posmertro-Medan.com, melalui layanan WhatsApp, Jum'at (26/03/2021).

Agustian berharap, pihak KPK RI dan Kejagung, tidak tebang pilih dan serius dalam penangan kasus-kasus korupsi di daerah yang telah disampaikan para aliansi aktivis. Apalagi, rekan-rekan aktivis dan pemuda datang ke Jakarta karena adanya rasa ketidakpercayaan kepada institusi perangkat hukum di daerah dalam menyikapi laporan dugaan korupsi para pejabat maaupun tokoh di daerah. Sehingga, masyarakat di seluruh Indonesia masih mempercayai jika penanganan atau penegakan hukum terhadap masalah korupsi benar-benar menjadi prioritas.(Rudi)

Tags

Posting Komentar