Massa Buruh Datangi Anies, "Kami minta bantuan Gubernur Indonesia untuk tolak Omnibus Law!"

massa buruh minta bantuan gubernur indonesia

Massa buruh dari berbagai serikat melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/3). Mereka datang meminta bantuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menolak kebijakan Omnibus Law RUU Ciptaker oleh pemerintah.

"Kami meminta bantuan Gubernur kami, Gubernur Indonesia untuk membantu kami menolak Omnibus Law ke pemerintah pusat," kata seorang orator dari atas mobil komando di Depan Balai Kota, Rabu (11/3).

Para buruh yakin kedudukan Anies sebagai orang nomor satu di Ibu Kota dapat membantu menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat. Mereka juga meyakini Anies memiliki sikap yang sama dengan buruh menolak Omnibus Law karena dianggap merugikan kaum buruh.

Untuk itu ia mendoakan Anies bisa menjadi Presiden pada 2024 mendatang karena telah mendukung gerakan buruh.

"Kami mempunyai keyakinan bahwa pak Gubernur mendukung gerakan tolak Omnibus Law. Kita doakan Bapak Gubernur Indonesia 2024 jadi Presiden mendatang," kata orator.

"Beliau Gubernur reformis tidak seperti Presiden kita. Kita tolak Omnibus Law," lanjut orator.

Para buruh yakin jika Anies bergerak menolak Omnibus Law, maka pemerintah daerah lainnya juga pasti akan tergerak untuk menolak.

"Kalau hari ini Pak Anies menolak nanti gubernur di Indonesia lainnya menolak dan bupati, wali kota se-Indonesia menolak," ucap dia.

Para buruh melakukan aksi dengan membawa sejumlah atribut seperti bendera. Beberapa di antaranya bertuliskan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Federasi serikat buruh seluruh Indonesia, dan Gerakan Buruh Jakarta.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Andri Yansyah saat dikonfirmasi menyebut bakal menerima sejumlah perwakilan buruh untuk mendengarkan masukan mereka.

"Ini kita terima dulu, katanya mau minta dukungan saja ke DKI. Nanti kita dengarkan dulu," kata Andri seperti dilansir dari CNNIndonesia.com.

Di tempat terpisah, ribuan massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aksi Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur mulai melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Waru, Surabaya.

Massa buruh yang tiba di Bundaran Waru, Rabu (11/3) siang ini terdiri dari FSKEP KSPI, SPBSI, SPSI, FSPMI, dan sejumlah serikat pekerja lainnya. Mereka kemudian berkumpul dan menunggu massa buruh dari daerah lainnya.

Ketum FSKEP KSPI, Sunandar mengatakan Omnibus Law merupakan ancaman bagi para tenaga kerja di Indonesia. Salah satunya adalah soal sistem pengupahan.

"Yang pertama di RUU sudah jelas menghilangkan prinsip jaminan pendapatan, yang ini berbicara UMK akan dihilangkan, diganti upah minimum provinsi dan upah kesepakatan," katanya.
Tolak Omnimbus Law, Buruh Doakan Anies jadi PresidenRibuan massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aksi Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur. (CNN Indonesia/Farid).
Jika upah minimum ditetapkan dalam undang-undang maka buruh tak akan mendapatkan jaminan upah yang layak ke depannya. Lantaran besaran akan diatur berdasarkan kesepakatan, bukan standar.

"Upah kesepakatan kalau ditetapkan akan jadi persoalan, tidak ada jaminan," katanya.

Lihat juga: Mahfud: Penolakan RUU Cipta Kerja karena 'Gorengan' Politik
Selain elemen buruh, massa dari kalangan mahasiswa asal Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) turut bergabung dalam aksi ini.

Sementara itu Polda Jawa Timur mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan aksi buruh dan mahasiswa di Bundaran Waru. Total 3.432 personel diterjunkan.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, dua personel polres bakal turut dikerahkan dalam pengamanan aksi.

"Polres Sidoarjo 560 personel dan Polrestabes Surabaya 2.872 personel back up Polda Jatim," ujar Truno dikonfirmasi.

Truno mengatakan, Polres Sidoarjo bakal mengamankan jalur masuk massa ke Surabaya. Sedangkan, Polrestabes Surabaya mengamankan titik aksi.

Selain itu, polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas dan penyekatan massa di beberapa titik. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir ada tindakan di luar kegiatan aksi.

"Penyekatan kita lakukan, meminimalisasi kerawanan tidak tertib, tidak gunakan helm, gunakan jalan yang tidak semestinya. Ini kita lakukan secara persuasif," ujarnya.

Tak hanya itu, Polda Jatim juga akan mengerahkan pasukan asmaul husna. Pasukan ini dinilai dapat meredam massa aksi jika mulai tak kondusif.

Pasukan ini nantinya terdiri dari sejumlah polwan dan polisi yang mengenakan peci dan kerudung berwarna putih. Mereka melantunkan syair asmaul husna.

"Kita siapkan pasukan asmaul husna, dapat jadi sistem mendinginkan atau cooling system," kata Trunoyudo. (cnn)


Bagikan Gratis :


Loading...