Ya Ampun! Guru Honorer di Medan Dipungli dan Diintimidasi, Modusnya Keterlaluan Banget Nih!
Meski kepastian untuk naik menjadi PNS masih belum jelas. Gaji guru honorer di berbagai daerah pun sering terlambat. Masih saja ada yang tega menzalimi guru honorer.
Hal tersebut terungkap saat rapat dengar pendapat antara Komisi B DPRD Medan dengan Ikatan Guru Honorer (IGH) Kota Medan, Kamis (6/9/2018).
Pemanggilan ini terkait adanya dugaan kutipan yang dilakukan organisasi tersebut terhadap para guru honor.
Adanya dugaan kutipan tersebut diketahui setelah beberapa guru honor mengadu kepada Ketua Komisi B DPRD Medan, Rajuddin Sagala.
Menurut Rajuddin, beberapa guru honorer datang mengadu dan keberatan dengan adanya organisasi Ikatan Guru Honor (IGH) yang dilakukan Disdik Kota Medan. Sebab, di balik terbentuknya IGH para guru honorer juga diancam.
“Guru honor yang tidak masuk dalam IGH diancam tidak akan mendapatkan SK Walikota Medan dan tidak akan mendapatkan upah menurut UMK. Parahnya lagi, di dalam SK IGH tersebut tercantum nama saya selaku Ketua Komisi B DPRD Medan dan mantan Kadisdik Kota Medan Hasan Basri sebagai pembina IGH,” ungkap Rajuddin.
Nama Ketua Komisi B DPRD Medan Dicomot Tanpa Konfirmasi
Ia mengaku heran dan geram namanya dicantumkn tanpa ada konfirmasi. “Kok bisa ada nama saya, padahal selama ini pihak IGH sendiri tidak pernah menghubungi atau memberi klarifikasi. IGH itu pun juga telah disebarluaskan lewat facebook, ada apa dibalik ini semua,” tanya Rajuddin.
Disebutkan anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera ini, dalam IGH tersebut telah terdaftar 84 orang guru honorer. Apabila, ada guru honorer yang ingin bergabung di IGH, maka Disdik Kota Medan mengutip uang pendaftaran sebesar Rp50 ribu dan iuran bulanan sebesar Rp10 ribu. Anehnya lagi, tidak dijelaskan apa fungsi dan tujuan iuran bulanan tersebut dikutip.
“Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi Komisi B DPRD Medan, apa maksudnya dan juga intimidasi terhadap guru honor. Saya menduga, ada muatan politis di balik terbentuknya IGH ini,” cetusnya.
Ditambahkan Rajuddin, guru honorer jangan dijadikan kambing hitam dengan ancaman tidak mendapatkan SK Walikota serta gaji menurut UMK. Bila yang dijanjikan tidak terealisasi, bagaimana Disdik Medan mempertanggungjawabkannya. (fir/ps/pm)
Posting Komentar