Terindikasi Mark-Up, Masyarakat Minta Kejari Stabat Periksa Agen Pengadaan Buku dan Raport



Pengadaan belanja barang dan jasa bersumber dari dana BOS di tingkat SD, SMP dan SMU/SMK sederajat di wilayah Kabupaten Langkat, khusus pengadaan raport dan buku, terindikasi mark-up.


Modus operandi permainan harga buku dan raport  di tingkat SD, SMP dan SMU/SMK sederajat, nyaris sama. 


Para agen buku yang terbiasa bermain di wilayah Kabupaten Langkat-Binjai ini, dari awal modusnya mengaku-ngaku sebagai utusan dari perusahaan penerbit ternama, seperti Gramedia dan Erlangga.


Untuk memuluskan aksinya, para calo atau pedagang buku ini diduga memalsukan stempel serta kwitansi perusahaan-perusahaan penerbit serta toko penjualan buku serta barang-barang kebutuhan sekolah lainnya. Sementara pihak Kepala Sekolah (Kasek) telah berkoordinasi dengan para  kepala rayon MKKS di kecamatan-kecamatan untuk tingkat SMU/SMK dan Ketua K3S untuk jenjang SD dan SMP.


"Yang penting sudah ada kesepakatan  dengan Kacabdis Langkat-Binjai (SMU/SMK) serta Kadis Pendidikan, Kabid Dikdas serta Pengurus Barang di sekolah dan dinas bersangkutan, juga fee untuk para Kasek. Khusus untuk harga pembelian pengadaan raport yang harga eceran tertinggi (HET) di percetakan per 1 buah raport harganya hanya Rp18.000. Namun, harga tersebut kemudian dikondisikan tentang fee masing-masing pihak-pihak yang disebutkan di atas," ujar sumber lagi, melalui jaringan WhatsApp, Senin (08/02/2021).


Saat ditanya para calo atau pedagang buku yang mengaku- ngaku dari penerbit besar tersebut, sumber dengan pasti menyebut nama Sari (mengaku dari Gramedia) dan Hondor (dari Erlangga).


"Kalau di Cabdis Stabat untuk wilayah Langkat-Binjai, ya Kabdis Ichsanul Arifin Siregar, yang mendapatkan fee beserta Kasek. Kalau tingkat SD dan SMP, biasanya itu Kabid Dikdas, pengurus barang dan Kadis. Modusnya, Kacab atau Kadis serta Kabid Dikdas, mengumpulkan para Kasek, sewaktu menyusun RKAS untuk membelanjakan berbagai kebutuhan sekolah, seperti buku dan raport dari beberapa pelaku usaha penerbitan bersumber dari dana BOS," ujarnya lagi.


Namun, khusus untuk tingkat SMU/SMK, dalam upaya melancarkan modusnya, Kacabdis  sudah menghubungi oknum-oknum pedagang eceran yang selama ini sudah mendapat restu dari pihak Kacabdis untuk menjual dagangannya kepada para Kasek.


"Upaya ini dimaksudkan untuk menpertegas fee Kacabdis aja. Karena sebelumnya agen atau calo itu sudah berkoordinasi dengan para kasek. Nanti, Sari atau Hondor (calo) menyerahkan raport tersebut melalui kepala-kepala rayon MKKS masing-masing kecamatan," ujar sumber lagi.


Hal ini dibenarkan oleh salah seorang Kasek SMK Swasta di Stabat. 


Menurut Kasek yang minta nama dan identitas sekolahnya dirahasiakan ini membenarkan jika pihaknya membayar Rp60.000,- untuk membeli raport kepada pihak calo/agen. Sementara, mereka mengambil raport tersebut ke MKKS masing-masing.


Sementara itu, beberapa Kasek SD di Stabat, saat dikonfirmasi terkait dugaan mark-up pembelian barang berupa raport, dari agen yang juga sama, yakni Sari dan Hondor, tidak menjawab.


Anehnya, saat dikonfirmasi terkait mark-up harga-harga belanja barang dan jasa kebutuhan sekolah dengan memanfaatkan kwitansi kosong yang disodorkan agen atau calo, Kasek Asniwati langsung memblokir WhatsApp media ini.


Sebagaimana diketahui, meski tidak memiliki izin usaha atau yayasan serta disinyalir tidak memiliki NPWP perusahaan, oknum-oknum pedagang atau calo buku serta pengadaan barang dan jasa ini bisa meraup keuntungan besar dari usaha penjualan barang-barang yang mereka beli dari toko atau percetakan.


Disinyalir, para agen atau calo ini membuat stempel serta kwitansi perusahaan palsu. Karena mereka sebenarnya tidak ada ksitannya dengan perusahaan penerbit ternama tersebut.


Informasi yang diterima media ini dari sumber yang layak dipercaya di Kancabdis dan pihak guru-guru SD serta SMP menyebutkan bahwa, pelaksanaan pembelian dari penyedia Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) dilakukan di luar ketentuan peraturan belanja afirmasi dana BOS. 


Terpisah, Sari, salah seorang pihak yang dipercaya memasukkan belanja barang dan jasa pengadaan buku-buku dari yang infonya merupakan dari pihak penerbit Gramedia kepada para Kasek, saat dikonfirmasi terkait proses pengadaan buku di seluruh SMA/SMK se-Kab.Langkat-Binjai, malah mengaku bahwa dirinya bukan bagian dari Perusahaan Penerbit Gramedia. Padahal, para kasek serta pihak dinas percaya saja saat Sari atau Hendor mengaku dari penerbit Gramedia dan Erlangga.


"Saya hanya seorang pedagang, Pak. Saya tidak ada kepentingan dengan pihak Gramedia dan juga dengan Kacabdis. Saya sudah lama berdagang antar sekolah. Saya sendiri yang melakukan pendekatan kepada kasek-kasek. Coba aja Bapak tanya kepada para kasek, pasti kenal sama saya," ujarnya melalui WhatsApp.


Sari menambahkan, bahwa dirinya menjual buku ke sekolah-sekolah bukan karena ada perjanjian fee kepada Kacabdis.


"Kalau harga sampul raport 20 ribu atau 30 ribu, ya, kecil kali. Saya malah menjualnya Rp60 ribu/siswa. Saya menjual buku bukan hanya produk Gramedia, tapi semua penerbit. Dan bukan hanya buku, tapi semua bentuk pengadaan kebutuhan sekolah," pongahnya.


Mengenai harga, lanjutnya, Sari mengatakan kalau masalah harga dia berhak menentukan harga.


"Saya berhak menghargai berapapun harga yang saya jual. Tolong jangan ganggu saya. Saya hanya pedagang," elaknya.


Namun, saat ditanya apakah dirinya memiliki  perusahaan berbentuk yayasan dan NPWP, Sari enggan mengatakannya dan tiba-tiba memblokir nomor wartawan media ini.


Dugaan mark-up harga belanja raport, buku dan belanja barang/jasa untuk kevmbutuhan sekolah ini sangat menguntungkan. Tidak heran jika banyak Kasek yang berlomba-lomba ingin menjadi kepala sekolah yang memiliki jumlah murid banyak. Sebab, dana BOS yang mereka kelola juga semakin besar. Bahkan untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM) bersumber dana BOS, sampai saat ini tidak jelas peruntukannya.


"Apalagi, saat ini situasi sekolah diliburkan di masa pandemi Covid-19 hampir setahun. Namun, penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah, mulai tingkat SD, SMP dan SMU/SMK, anggaran pengeluarannya tidak berubah dari saat sekolah masih diaktifkan. Sehingga, masyarakat meminta agar Kejari Langkat, memanggil dan memeriksa seluruh para kasek dan calo pengadaan buki dalam dugaan mark-up dana BOS.(rudi)


Bagikan Gratis :


Loading...

Tidak ada komentar