ALIANSI LANGKAT BERSATU KEMBALI BERAKSI DI GEDUNG KPK TUNTUT SEGERA MEMERIKSA BUPATI LANGKAT



Setelah melaporkan dan dilanjutkan dengan menambahkan 4 dus bukti-bukti dugaan korupsi Bupati Langkat, masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Langkat Bersatu kembali melakukan aksi demo di Gedung Komisi Anti Rasuah KPK RI, Rabu (10/02/2021), pagi.


Dalam aksinya kali ini mereka meminta KPK segera menindaklanjuti laporan pengaduan dan barang bukti  yang sudah diserahkan ke KPK terkait dengan sejumlah dokumen barang bukti dugaan korupsi Bupati Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana PA.


"Hari ini kami datang kembali ke KPK, meminta KPK agar segera menindaklanjuti sejumlah dokumen barang bukti yang sudah kami serahkan kemarin. KPK harus segera turun ke Kabupaten Langkat dan segera usut tuntas persoalan ini," kata salah satu orator Aliansi Langkat Bersatu.


Selain itu Massa juga meminta KPK di bawah komando Firly Bahuri tidak tebang pilih dalam menindak sejumlah aduan dugaan perkara korupsi, mereka meminta Firly Bahuri cs menunjukan integritasnya dengan segera turun ke Kabupaten Langkat dan memeriksa Bupati Kabupaten Langkat Terbit Rencana PA. 


"Pak Firli Bahuri, ayo kembalikan kepercayaan masyarakat langkat kepada KPK. Jangan terkesan tebang pilih, segera turun ke Langkat dan periksa Bupati Kabupaten Langkat Terbit Rencana PA," ujar orator lainnya sembari membentangkan spanduk yang bertuliskan berbagai tuntutan.


Massa pun mempertanyakan kenapa sampai hari ini KPK masih belum juga turun ke Kabupaten Langkat, padahal sudah berdus-dus dokumen barang bukti telah mereka serahkan.


"KPK tunggu apalagi, sudah berdus-dus dokumen barang bukti sudah kami serahkan. Harusnya KPK fokus terhadap hal itu, segera tindak lanjuti, jangan sampai terkesan kalau Bupati Terbit Rencana PA kebal hukum semakin kuat kami rasa," tegas Roy Kordinator Aliansi Langkat Bersatu. 


Dalam orasinya, massa Aliansi Langkat Bersatu juga meminta KPK memeriksa seluruh anggota DPRD Kabupaten Langkat, mereka menduga ada korupsi sistemik yang terencana antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Langkat. Begitu juga dengan seorang Kades mampu berperan menguasai paket proyek di Dinas PUPR Langkat, seperti "Bupati Bayangan".


"Kami meyakini bahwa legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Langkat serta eksekutif Bupati Terbit Rencana PA, serta oknum-oknum kerabat dan keluarga Bupati, doduga kuat ikut terlibat dalam sejumlah proyek fiktif yang merugikan keuangan negara di Kabupaten Langkat," pungkas salah satu orator. 


Saat diwawancarai oleh awak media, Roy, Kordinator Aliansi Langkat Bersatu menegaskan bahwa hari ini mereka tidak hanya turun di KPK, setelah dari KPK mereka akan melanjutkan aksinya ke Depan Istana Negara, untuk meminta atensi Bapak Presiden Jokowi.


"Selain mendesak KPK segera turun ke Kabupaten Langkat, kami juga akan memberikan cinderamata kepada KPK sebagai simbol dukungan kepada KPK agar berani memeriksa dan menangkap Bupati Kabupaten Langkat Terbit Rencana PA. Lalu setelah dari KPK, kita akan bergerak ke depan Istana Negara, meminta Bapak Presiden Jokowi yang terhormat untuk mengawasi APBD Kabupaten Langkat yang tidak tepat sasaran dan menyelesaikan sejumlah konflik agraria yang sampai hari ini tak kunjung usai di Kabupaten Langkat," ucap orator. 


Dari pantauan awak media, Aliansi Langkat Bersatu membawa sejumlah spanduk tuntutan berisikan:


1.Meminta Kepada KPK RI Untuk Mengusut Tuntas Dugaan Fee Proyek Yang Ada di Kabupaten Langkat Sumatera Utara yang merugikan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Sumatera Utara Sebesar Ratusan Juta s/d Miliyaran Rupiah


2.Meminta Kepada KPK untuk Menindaklanjuti Laporan Kami atas Dugaan Korupsi yang dilakukan Bupati Langkat Terbit Rencana PA yang Merugikan Negara Sebesar Miliyaran Rupiah


3.Meminta Kepada KPK RI untuk Mengusut Tuntas Dugaan Fee Lelang Jabatan Yang dilakukan Bupati Langkat Terbit Rencana PA yang Hari Sangat Terpublikasi kepada Masyarakat Kabupaten Langkat dengan Istilah "ISI TOKEN"


4.Meminta Kepada KPK RI Untuk Mengusut Dugaan Fee Dana BOS terhadap Kepala Sekolah SD dan SMP se Kabupaten Langkat yang dilakukan Bupati Langkat Terbit Rencana PA dengan Bukti Rekaman Pengakuan Kepala Sekolah yang sudah Kami Hantarkan Ke KPK RI 


5.Meminta Ketua KPK RI Bapak Firly Bahuri Untuk Membuktikan Integritas Kerja KPK RI agar Kami Masyarakat Kabupaten Langkat Melihat dengan Fakta KPK RI Mampu Mengusut Tuntas Dugaan Korupsi Bupati Langkat yang hari ini merasa Kebal Hukum di Negeri yang Kita Cintai ini


6.Meminta kepada Bapak Presiden Jokowi agar mendesak KPK agar segera turun Ke Kabupaten Langkat dan mengusut tuntas dugaan korupsi di Kabupaten Langkat


7.Meminta Presiden Jokowi untuk memeriksa APBD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara


8. Meminta Bapak Presiden Jokowi untuk menyelesaikan Konflik Agraria yang terjadi di Kabupaten Langkat



Aksi ini dilakukan karena dinilai Sesuai dengan Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekan menyampaikan aspirasi dimuka umum secara lisan maupun tulisan,maka dengan ini kami selaku Aliansi Medan Perantau yang sebagian berasal dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menyampaikan aspirasi didepan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK.RI) untuk memanggil dan memeriksa “TERBIT RENCANA PA” Bupati Kabupaten Langkat,Sumatera Utara karna diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme (KKN) sesuai dengan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun Tuntutan Aksi Kami Pada Hari Ini Adalah :


1. Meminta Kepada KPK RI Untuk Mengusut Tuntas Dugaan Fee Proyek Yang Ada di Kabupaten Langkat Sumatera Utara yang merugikan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Sumatera Utara Sebesar Ratusan Juta s/d Miliyaran Rupiah.


2. Meminta Kepada KPK untuk Menindak lanjuti Laporan Kami atas Dugaan Korupsi yang dilakukan Bupati Langkat Terbit Rencana PA yang Merugikan Negara Sebesar Miliyaran Rupiah.


3. Meminta Kepada KPK RI untuk Mengusut Tuntas Dugaan Fee Lelang Jabatan Yang dilakukan Bupati Langkat Terbit Rencana PA yang Hari Sangat Terpublikasi kepada Masyarakat Kabupaten Langkat dengan Istilah "ISI TOKEN".


4. Meminta Kepada KPK RI Untuk Mengusut Dugaan Fee Dana BOS terhadap Kepala Sekolah SD dan SMP se Kabupaten Langkat yang dilakukan Bupati Langkat Terbit Rencana PA dengan Bukti


 Rekaman Pengakuan Kepala Sekolah yang sudah Kami Hantarkan Ke KPK RI.


5. Meminta Ketua KPK RI Bapak Firly Bajuri Untuk Membuktikan Integritas Kerja KPK RI agar Kami Masyarakat Kabupaten Langkat Melihat dengan Fakta KPK RI Mampu Mengusut Tuntas Dugaan Korupsi Bupati Langkat yang hari ini merasa Kebal Hukum di Negeri yang Kita Cintai ini.


6. Meminta bapak Presiden RI untuk mendesak KPK RI agar segera tutun dan periksa dugaan korupsi di Kabupaten Langkat.


7. Meminta Bapak Presiden Menyelesaikan konflik agrarian di kab.langkat.


8. Meminta Bapak Presiden RI untuk memeriksa APBD Kabupaten Langkat.(rudi)


Bagikan Gratis :


Loading...

Tidak ada komentar