Pembangunan Gedung SMK Negeri Limau Mungkur P.Jaya, Rawan Korupsi

 


Pembangunan Gedung SMK Negeri Limau Mungkur, Kec.Pematang Jaya, yang menelan anggaran sebesar Rp3,6 miliar lebih, bersumber APBD Prov.Sumut TA 2020, diduga rawan korupsi.


Pasalnya, Kepala Cabang  Stabat Dinas Pendidikan Sumut (Kacabdis), Ichsanul Arifin Siregar S.STP, di dalam proses pelaksanaan pengerjaan proyek pembangunan gedung sekolah tersebut yang notabebe merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) malah merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).


Sehingga dalam pelaksanaan pengerjaan pembangunan gedung SMK Negeri tersebut dinilai rentan asal jadi dan diduga rawan dengan korupsi. 


Hal ini dikatakan sumber  Posmetro-Medan.com melalui layanan WhatsApp, Selasa (19/01/2021).


Sumber yang layak dipercaya dan minta agar namanya tidak disebutkan dalam pemberitaan tersebut mengatakan bahwa proyek pembangunanan Gedung SMK N Limau Mungkur yang dikerjakan perusahaan rekanan PT.Citrasarana Bangun Persada itu, poundasi bangunan gedung utama yang menggunakan material tanah timbun diduga tidak sesuai dengan bestek karena sangat rawan longsor.


"Seharusnya, pihak PPK bisa mengawasi pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut agar kwalitasnya benar-benar baik. Tapi, karena Kacabdis Stabat, Pak Ichsanul Arifin, selaku KPA yang merangkap sebagai PPK, jadi seperti gak ada yang mengawasi. Adapun Konsultan Pengawas, malah nyaris gak pernah peduli dengan pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut," ujarnya.


Menurut sumber, dari total anggaran Rp3,6 miliar lebih tersebut, rinciannya sudah termasuk untuk biaya pengadaan mobeler sebesar Rp1,6 M, Dana Perawatan Rp500 juta, Dana Konsultan Perencana Rp300 juta dan Dana Konsultan Pengawas Rp400 juta.


Untuk pengadaan mobeler, yakni meja dan kursi belajar senilai Rp1,6 miliar tersebut, menurut sumber sampai saat ini pihak PPTK tidak mengetahui siapa dan dimana pengerjaannya.


"Kami menduga, untuk pengadaan mobeler, juga dilakukan oleh Kacabdis sendiri. Karena kami tidak mengetahui siapa dan dimana mengerjakannya. Seharusnya pengadaan mobeler itu harus ditender dan menggunakan perusahaan," ujar sumber lagi.


Sementara itu, PPTK pelaksanaan pengerjaan pembangunan gedung SMK Negeri Limau Mungkur, Muchtar, saat dikonfirmasi mengatakan kepada media ini agar menghubungi langsung Kacab Stabat Disdik Prov.Sumut, Ichsanul Arifin.


"Konfirmasi langsung aja ke Kacabdis, Bg. Beliau yang lebih tau. Kalau saya sudah tidak dilibatkan lagi pasca pembangunan itu," ujarnya.


Namun Ichsanul Arifin Siregar, saat dikonfirmasi terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek pembangunan gedung SMK Negeri Limau Mungkur, Kec.Pematang Jaya, bersumber APBD Prov.Sumut TA 2020 tersebut, lewat pesan WhatsApp dan telepon, tidak menjawab. 


(rud)


Bagikan Gratis :


Loading...

Tidak ada komentar