Masyarakat Minta Kejati Periksa Dugaan Mafia Pengadaan Buku Dana BOS di Langkat

 


Masyarakat Minta Kejatisu memeriksa Kepala Cabang Stabat Dinas (Kacabdis) Pendidikan Prov.Sumut, Ichsanul Arifin. Pejabat yang memiliki kekuasaan di dunia pendidikan setingkat SMA/SMK di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai ini disebut-sebut memeras para Kasek untuk bisa menikmati dana BOS.


Tidak tanggung-tanggung, dari bocoran yang diterima Posmetro-Medan.com, fee pembelian pengadaan sampul raport yang diterima dari oknum yang mengaku pedagang buku bernama Sari, sangat mengejutkan.


Para kasek yang sebelumnya percaya jika Sari yang awalnya mengaku sebagai agen dari perwakilan Penerbit Gramedia, setelah dibongkar boroknya belakangan mengaku sebagai pedagang buku dan barang-barang lain untuk kebutuhan sekolah.


"Pokoknya semua yang menyangkut tentang harga sampul raport itu benar, Bang. Sebenarnya harga pasaran sampul raport itu sudah saya survey dari percetakan di Medan harganya hanya Rp18 ribu per buah. Yang dikatakan Sari itu dia menjual Rp60 ribu kepada para Kasek SMA/SMK di Langkat-Binjai, itu memang benar. Dari Rp60 ribu tersebut, Kacabdis mengambil fee sebesar Rp30 ribu per 1 raport. Sisanya untuk Sari sebagai pihak yang ditunjuk bertugas memasukkan raport itu ke masing-masing sekolah agar tidak terlihat vulgar," ujar sumber media ini yang mengetahui persis permainan-permainan Kacabdis dengan oknum pedagang buku, Sari, kepada Posmetro-Medan.com, Kamis (28/01/2021) di Stabat.


Sumber menambahkan bahwa apa yang disampaikan Sari yang setelah diberitakan mengaku sebagai pedagang jika dirinya tidak ada berhubungan dengan Kacabdis untuk memasukkan barang-barang kebutuhan sekolah, itu tidak benar. 


"Ya gak logika dia (Sari) bisa seenaknya memasukkan buku dan pengadaan barang kebutuhan sekolah lainnya tanpa ijin serta kerjasama dengan Kacabdis. Banyak saksinya jika Sari itu ada hubungan kerjasama dengan Kacabdis Stabat, Pak Ichsanul Arifin. Kalau gak, para Kasek SMA/SMK di Binjai-Stabat ini, bisa saja membeli dari percetakan lain yang ada di Binjai atau Medan," ujar sumber itu yang katanya siap memberikan keterangan kepada pihak penyidik dari Kejati atau dari pihak hukum lainnya.


Sumber itu menambahkan jika sebenarnya para kasek merasa tertekan oleh sikap Kacabdis Stabat tersebut karena dinilai terlalu banyak menuntut permintaan tanpa peduli para Kasek juga harus membayar guru-guru honor dan kebutuhan untuk pendidikan lainnya.


"Soal penyusunan RKAS untuk BOS, Kacabdis Stabat ini minta 20 persen disisihkan. Gak jelas yang 20% ini digunakan untuk apa. Pokoknya, semua belanja kebutuhan pendidikan sudah dikoordinasikan Kacabdis sama Sari. Kalau Kasek gak bisa ambil kebijakan belanja dari dana BOS sendiri meski sudah masuk dalam daftar belanja di RKAS," ujarnya.(rud)


Bagikan Gratis :


Loading...

Tidak ada komentar