Aneh... Miliaran Rupiah Piutang Retribusi Ijin Menara Telekomunikasi Tak Tertagih, Diskominfo Langkat Kok Diam Saja?

Ilustrasi menara telekomunikasi


Siapa yang mengira jika ternyata banyak perusahaan pemilik menara telekomunikasi menunggak membayar pajak retribusi ke Pemkab Langkat.


Tidak tanggung-tanggung, piutang retribusi ijin menara telekomunikasi ini sudah terjadi sejak tahun 2018 hingga akhir 2019 lalu, dan mencapai Rp1.174.615.500. Namun, sepertinya Dinas Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) Pemkab Langkat, seperti tak mampu menagih tunggakan Retribusi Ijin Menara Telekomunikasi di seluruh wilayah Langkat ini.


Dari hasil LHP Audit BPKRI No.56.B/LHP/XVIII.MDN/06/2020 Tanggal 23 Juni 2020, terlihat jelas salah satu perusahaan vendor telekomunikasi terbesar di Indonesia memiliki tunggakan retribusi ijin mendirikan menara telekomunikasi hingga akhir Desember 2019 sebesar Rp420.980.000. Belum lagi perusahaan-perusahaan pertelekomukasian lainnya. 


Sesuai data yang diperoleh media ini, untuk di Kab.Langkat ada sekitar 21 perusahaan pemilik atau yang mendirikan menara telekomunikasi dan tersebar di 23 kecamatan. Namun dari LHP BPK tersebut menjabarkan hanya tujuh perusahaan pendiri/pemilik menara yang membayar retribusi ijin mendirikan menara telekomunikasi.


Sehingga, wajar jika ditengah-tengah masyarakat Langkat saat ini tersiar kabar adanya dugaan indikasi "main mata" antara perusahaan dengan oknum-oknum di Dinas Kominfo Langkat.


Bahkan, tidak sedikit yang menuding jika oknum-oknum di Dinas Kominfo "bermain" dengan menerima cicilan tunggakan iuran retribusi, tapi tidak disetorkan ke kas daerah. 


Belum diketahui pasti permasalahan penyebab terjadinya piutang retribusi ini, apakah memang para pemilik menara telekomunikasi keberatan membayar retribusi atau ada indikasi penggelapan.


Sementara itu, Kadis Kominfo Pemkab Langkat, H.Syahmadi Danu, saat dikonfirmasi terkait besarnya tunggakan piutang retribusi ijin mendirikan menara telkomsel, menjelaskan, bahwa nilai piutang retribusi tersebut sudah terjadi sejak penagihan pajak/retribusi menara telekomunikasi dipegang Dinas Perhubungan Langkat. Namun, menurutnya saat ini pungutan retribusi ijin menara telekomunikasi 2020 sudah over target.


Menurut Syahmadi, sebelum terbentuk Diskominfo, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan bagian dari tupoksi Dishub dengan payung hukum Perda No. 1 tahun 2012. Sehubungan telah ditetapkannya putusan MK No.46/PUU-XII/2014 yang mengakibatkan dianulirnya dasar hukum pembentukan Perda No.1 tahun 2012, sehingga Dishub tidak dapat mengutip retribusi ini. 


"Setelah dibentuk Diskominfo, beban piutang tersebut dialihkan ke Diskominfo, yang kemudian diusulkan perubahan Perda agar dapat dipungut retribusi sesuai dgn putusan MK. Nah, setelah ditetapkan Perda Kab.Langkat No3 tahun 2018, maka retribusi dapat dipungut kembali. Untuk 2018, 2019 dan 2020 telah berhasil dipungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan hasil over target," ujarnya menjawab konfirmasi media ini melalui layanan WhatsApp.(lkt-1)


Bagikan Gratis :


Loading...

Tidak ada komentar