Aneh, Kominfo Langkat Memasukkan Anggaran Pemberitaan Kegiatan Organisasi Pribadi Terbit Rencana

 

Samsul Tarigan, selaku Dewan Penasihat DPC F.SPTI-K.SPSI Kab.Langkat

Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), arti harafiah sebenarnya ditugaskan untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi, informatika dan hubungan masyarakat berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.


Sementara, Kominfo sendiri berfungsi, untuk perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika dan hubungan masyarakat serta pembinaan maupun pelaksanaan komunikasi, informatika dan kehumasan yang meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi, desiminasi informasi dan teknologi informasi serta hubungan masyarakat.


Dalam pelaksanaan tugasnya, Diskominfo melaksanakan pelayanan teknis administratif Dinas. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya terkait kegiatan-kegiatan kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta kegiatan kepala daerah terkait kebijakan-kebijakan Bupati dalam berbagai program kerja selaku Pengguna Anggaran (PA) yang berhubungan dengan pelayanan publik dalam bidang pembangunan segala bidang untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.


Artinya, Diskominfo bukan sebagai alat kekuasaan penguasa daerah dalam mewujudkan ambisi pribadi, kelompok dan organisasi di luar tupoksi kegiatan resmi pemerintah daerah.


"Aneh, jika sekelas Syahmadi, S.Sos, selaku Kadiskominfo Langkat bersama para staf-nya dengan tidak secara langsung melibatkan diri menjadi corong informasi untuk kepentingan kegiatan pribadi Terbit Rencana PA terkait pengklaiman sebagai Ketua Organisasi F.SPTI-K.SPSI resmi," ujar Samsul Tarigan, selaku Dewan Penasihat DPC F.SPTI-K.SPSI Kab.Langkat, kepada Posmetro-Medan.com, Rabu (9/12).


Seharusnya, tambah Samsul, jika untuk menyampaikan kebenaran informasi, Diskominfo Langkat, mencari tahu lewat informasi-informasi yang ada di internet tentang struktur kepengurusan resmi organisasi F.SPTI-K.SPSI, baik di tingkat pusat dan daerah.


"Tugas Diskominfo sebagai perpanjangan tangan Kementrian Kominfo di daerah-daerah, untuk menyampaikan informasi dalam urusan pemerintahan membantu tugas-tugas Bupati. Bukan ikut campur dalam urusan pribadi oknum Terbit Rencana meski dia merupakan oknum Bupati Langkat. Nah, Diskominfo mencari tahu dalam berita-berita media cetak dan online terbitan nasional, terkait kepengurusan resmi organisasi serikat pekerja, baik Ketua Umum, DPP, DPD hingga DPC F.SPTI-K.SPSI," jelasnya.


Samsul juga merasa aneh, sewaktu Terbit Rencana dilantik oleh Ketua DPD F.SPTI-K.SPSI Sumut yang seyogianya sudah dipecat dari kepengurusan F.SPTI-K.SPSI.


"Kelengkapan legalitas organisasi F.SPTI-K.SPSI serta logo dan nama organisasi Sah secara hukum atas Nama Ketum kami Bapak Surya Bakti Batu Bara.SH.MH. Kalau hukum mengatakan legalitas kami tidak diakui Pemerintah Pusat, maka kami akan membubarkan organisasi yang kami Pimpin di Langkat. Tapi kalau seandainya legalitas mereka yang tidak sah apakah mereka mau dan legowo?" tegas Samsul.


Ditegaskan Samsul, didalam Surat Keputusan No.KEP-36/ORG/DPD-SU/X/2020 Tentang Pengukuhan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Care Taker F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Langkat, jelas tertuang juga dalam surat DPD F.SPTI-K.SPSI terdapat bunyi MEMUTUSKAN,

Menetapkan  : Surat Keputusan DPD-F.SPTI-K.SPSI SUMATRA UTARA NO.KEP-36/ORG/DPD-SU/X/2020,TANGGAL 23 OKTOBER 2020 Tentang : Pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang Care Taker F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Langkat dibawah kepemimpinan Sejarahta Sembiring.


"Dasar dalam surat DPD Pertama  : MENCABUT Surat Keputusan DPD-F.SPTI-K.SPSI Provinsi Sumatra Utara Nomor : Kep-12/ORG/DPD-SU/IV/2018,Tanggal 9 APRIL 2018,Tentang : Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Kabupaten Langkat dibawah Pimpinan TERBIT RENCANA PA, SE (dibubarkan) tidak berlaku lagi. Nah, dari Surat Keputusan DPD F.SPTI- K.SPSI Sumatra Utara ini jelas dan terang benderang secara otomatis organisasi pekerja di bawah kepemimpinan Ketua DPC atas nama Bapak Terbit Rencana PA dan PUK-PUK yang ada di Kabupaten Langkat, dengan sendirinya otomatis gugur," tandasnya.(lkt-1)


Bagikan Gratis :


Loading...

Tidak ada komentar