Posmetro Medan | Menyajikan Fakta, Peristiwa & Fenomena

STABAT-Walaupun pemerintah telah mengalokasikan 20% duit APBN untuk sektor pendidikan, namun untuk memperoleh pendidikan gratis di sekolah negeri nampaknya masih mimpi di siang bolong, khususnya bagi warga miskin Langkat.

Pergantian Kadis (Kepala Dinas) Pendidikan dan Pengajaran dari Dra. Hj. Ajizah kepada Drs. Sulistianto juga ternyata tidak membawa perubahan ke arah yang lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya.

Komentar pedas ini dilontarkan oleh Koordinator Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumatera Utara, Togar Lubis, kepada Wartawan di Stabat, kemarin (3/7), menyikapi maraknya aksi pungutan dilakukan pihak sekolah negeri di Langkat sehubungan dengan dimulainya Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun ajaran 2009/2010.

Menurut Togar Lubis, berdasarkan data diterima pihaknya, sejak menjabat sebagai Pelaksana Kadis, Dikjar Drs. Sulistianto kerap mengeluarkan kebijakan bertentangan dengan peraturan dan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas). Salah satunya menurut Togar, beredarnya surat ditujukan kepada sejumlah kepala sekolah penerima DAK 2009 yang intinya agar pelaksanaan rehab sekolah dengan dana DAK dilakukan pihak ketiga atau rekanan.

Kebijakan lainnya dianggap tidak berpihak kepada program wajib belajar 12 tahun dikeluarkan Drs. Sulistianto adalah diterbitkannya surat edaran ditujukan kepada seluruh Kasek SMA dan SMK Negeri se-kabupaten Langkat yang intinya bahwa Dikjar Kab. Langkat menyetujui dilakukannya pungutan biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Surat itu bertanggal 16 Juni 2009 dan ditandatangani Drs. Sulistianto selaku Kadis P dan P Langkat.

Surat itu merupakan balasan atas surat diajukan Kasek SMA Negeri Stabat perihal biaya pendaftaran siswa baru. Dalam surat itu, Drs. S. Pranoto selaku Kasek SMAN Stabat menyebutkan bahwa berdasarkan hasil rapat dengan Komite sekolah telah disepakati memungut biaya penerimaan siswa baru dengan perincian, biaya fotocopy dan ATK masing-masing 2 ribu rupiah/siswa, uang lelah panitia dan makan siang serta snack masing-masing 6 ribu rupiah/siswa dan biaya pelaporan 4 ribu rupiah/siswa dengan total biaya yang dipungut adalah Rp.20 ribu/siswa yang mendaftar.

Walaupun dalam surat itu disebutkan bahwa besarnya biaya merupakan hasil keputusan antara kasek dan pengurus komite sekolah dan diatur seringan mungkin, namun hal itu merupakan suatu pembenaran terjadinya pungutuan liar di sektor pendidikan.

”Anehkan, disaat negara mengalokasikan anggaran sektor pendidikan 20% dari APBN dan ditambah dengan anggaran dari APBD Langkat, pungutan seperti ini malah disetujui Drs. Sulistianto selaku Kadis Pendidikan Langkat,” kecam Togar seraya menambahkan tengah mempersiapkan laporan pengaduan atas pungutan itu.

Plt Dinas Pendidikan dan Pengajaran Langkat Drs Sulistianto ketika dihubungi wartawan, kemarin (3/7) membenarkan perihal kutipan tadi. Menurut dirinya memang memberi izin pengutipan itu atas dasar surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi dengan Nomor : 800/1625/TU.1/22/2009 tertanggal 10 Juni tahun 2009 tentang penerimaan siswa baru tahun ajaran 2009.

“Memang kita berikan izin untuk pengutipan itu, tapi harus telebih dahulu disetujui oleh wali murid dan komite sekolah, ini juga dilakukan berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi kepada kita beberapa waktu lalu,” ujar Sulis.

Ketika disinggung soal, besarnya biaya pengutipan yang disetujui Dinas P dan P Langkat terhadap pihak sekolah, Sulis mengaku, pengutipan itu tergantung pada kesepakatan sekolah wali murid dan komite.

“Semua tergantung pada kesepakatan pihak sekolah, wali murid dan komite sekolah, jadi tidak dipatokan,” kilahnya. (darwis)