Posmetro Medan | Menyajikan Fakta, Peristiwa & Fenomena

Medan-Meski kalah di Pengadilan Negri (PN) Medan, eks buruh Hotel Soechi terus berjuang agar hak normatif mereka dipenuhi. Untuk itu, mereka kembali demo di Gedung DPRD Medan, kemarin (8/3).

Sayangnya, perjuangan mereka selama 7 bulan terakhir ini tetap menuai angin. Di gedung wakil rakyat ini, keluhan mereka tidak ditanggapi. Lantas, mereka bergegas menuju Gedung Balaikota Medan. Di sini, mereka secara bergantian menyampaikan uneg-unegnya selama tujuh bulan memperjuangkan tuntutan mereka.

“Kami sudah 7 bulan memperjuangkan hak normatif kami yang belum dibayar. Tapi, sampai sekarang ini belum kami terima. Parahnya lagi, pemerintah tak berdaya untuk menyelesaikan persoalan yang kami hadapi. Malah, pemerintah terkesan membela pengusaha,” ujar Ketua Serikat Pendiri Mandiri (SPM), Purwanto dalam orasinya.

Meski sudah berorasi beberapa menit di gedung Balaikota Medan, eks buruh ini tak kunjung diterima pejabat Pemko Medan. Alhasil, massa merangsek berusaha memasuki gedung Badalikota Medan. Tapi usaha menemui Plt Wali Kota Medan, Syamsul Arifin, digagalkan petugas keamanan yang langsung menghadang massa untuk masuk.

Lantaran tidak diberikan izin masuk, massa pun memilih duduk di halaman tengah Balikota sambil menutupi wajah mereka dengan karton menghindari sengatan matahari.

Tak lama kemudian, Asisten Kesejahteraan Sosial (Askesos) Medan, Farid Wajedi, muncul di tengah-tengah pendemo. Dihadapan massa, Farid malah curhat kalau pihaknya sudah beberapa kali memanggil pihak manajemen Novotel tapi tidak pernah datang.

“Kami bukannya tidak bekerja. Kami juga risih melihat pemilik Hotel Novotel Soechi. sudah beberapa kali kami panggil malah tak pernah datang,” ungkapnya.

Usai mendengar curhat Farid dan tidak memberikan solusi, massa kembali ke tenda yang mereka pasang di gedung DPRD Medan. “Mari kita kembali ke posko. Nggak ada juga solusinya,” ucap Purwanto sambil mengajak rekan-rekannya.

Sebelumnya, Ketua SPM Purwanto nyaris bunuh diri. Pasalnya, dirinya tak sanggup menahan persoalan yang dihadapi bersama rekan-rekannya. Parahnya lagi, pihak pengusaha malah memberikan uang pesangon Rp 2 juta/orang dan mereka dianggap bekerja tiga bulan dan sebagian lagi diberikan Rp 300 ribu/orang. (ali)