Posmetro Medan | Menyajikan Fakta, Peristiwa & Fenomena

JAKARTA-Seperti dikatakan Mendagri Gamawan Fauzi beberapa waktu lalu, bila Rahudman Harahap ingin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pjs Walikota Medan, maka mekanismenya harus melalui Gubsu, Syamsul Arifin. Dikabulkan atau tidak izin Rahudman, tergantung bagaimana Syamsul membeberkan argumentasinya ke Gamawan. Nah, apa yang mesti disampaikan Syamsul ke Gamawan, pihak Depdagri memberikan semacam petunjuk.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Saut Situmorang mengatakan, bila benar Rahudman mau mengundurkan diri, maka Syamsul mesti melakukan evaluasi terhadap kinerja Rahudman selama menjadi Pjs Walikota Medan. Hal apa saja yang harus dievaluasi, hanya Syamsul yang mengetahuinya. Saat Syamsul memilih Rahudman, sudah pasti Syamsul memberikan target-target kerja yang harus dibereskan Rahudman.

“Nah, saat gubernur memilih Rahudman, sudah tentu dia memberikan tugas-tugas khusus yang harus diselesaikan. Nah, ketika Pjs itu ternyata punya rencana lain (yakni mundur karena mau maju di pilkada, red), ya gubernur harus mengevaluasi, apa tugas-tugas yang dulunya diberikan sudah dikerjakan atau belum,” ujar Saut Situmorang kepada koran ini di kantornya, kemarin (8/2). Hingga kemarin, Kemendagri belum juga menerima surat permohonan izin mundur dari Rahudman.

Seorang gubernur, lanjut Saut, juga punya tugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap jalannya roda pemerintahan di kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Gubernur punya pertimbangan khusus menunjuk seorang Pjs bupati/walikota di daerahnya, yang disesuaikan dengan skala prioritas di kabupaten/kota tersebut.

Seperti diberitakan, sebelumnya Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, jika memang benar Pjs Wako Medan mau mundur untuk maju di pilkada Kota Medan, maka mekanismenya harus melalui Gubernur Sumut Syamsul Arifin.

“Saya belum terima. Ya tentunya harus lewat gubernur ya. Tapi sampai hari ini belum ada,” ujar Gamawan Fauzi. (sam)