Posmetro Medan | Menyajikan Fakta, Peristiwa & Fenomena

JAKARTA-Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri rupanya kesal terus disebut sebagai ‘buaya’ yang melawan ‘cicak’. Kemarin (2/11), Bambang menyampaikan permintaan maaf atas munculnya istilah itu dari mulut salah seorang perwira tinggi polisi.

“Itu oknum Polri. Polri secara institusi tidak pernah menggunakan istilah itu. Kami mohon maaf,” kata BHD seperti ditirukan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring usai silaturahmi tertutup bersama sejumlah pempimpin media di kantor Depkominfo, Medan Merdeka Barat, Jakarta, kemarin (2/11).

Nama “oknum” itu diperjelas Tifatul Sembiring. Yakni, Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Susno adalah orang yang membuat istilah itu saat dia kedapatan menjadi target penyadapan KPK. Saat itu dia mengistilahkan KPK sebagai cicak yang melawan buaya.

Dalam pertemuan tersebut, BHD mengatakan tak perlu ada pembedaan antara buaya dan cicak. Sebab, Polri sendiri termasuk cicak yang juga ingin getol melawan korupsi. Mantan Kabareskrim itu juga meminta agar polemik buaya melawan cicak tak dilanjutkan lagi.

“Selesai sudah. Jangan lagi diperpanjang. Cicak bagian dari saya dan KPK bagian dari Kepolisian. Cicak ya kita yang cicak,” kata BHD usai mengikuti silaturahmi. Dalam pertemuan tersebut, BHD diminta untuk menangguhkan penahanan dua mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Sebab, alasan penahanan mereka tak logis. Yakni berpotensi melenyapkan barang bukti, kabur, dan mempengaruhi opini masyarakat dengan menggelar jumpa pers. BHD tidak bisa menjanjikannya. Namun, dia bakal membicarakannya bersama pejabat Polri terkait. “Nanti kami bahas dulu,” katanya.

Mengenai pembentukan tim independen dan tuntutan gelar perkara, BHD menjamin Polri akan terbuka dalam hal itu. Dia siap bekerja sama dengan tim independen. “Kami terbuka,” katanya. Apakah akan memberi sanksi kepada Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji? BHD tak langsung menjawab. “Emm, sudahlah,” katanya lantas beranjak pergi meninggalkan ruangan.

Tifatul menuturkan, pertemuan tersebut sejatinya dihadiri pula oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji. Namun, karena ada acara lain, Hendarman tak bisa datang. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, pertemuan berlangsung terbuka. Perwakilan media menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Polri pada Bibit dan Chandra menyakiti rasa keadilan masyarakat.

Di bagian lain, di Mabes Polri seharian kemarin santer terdengar kabar Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Susno Duadji akan mengundurkan diri. Beberapa perwira menengah yang dihubungi Jawa Pos mengaku juga mendengar kabar itu. “Sudah ramai sejak minggu kemarin,” kata sumber Jawa Pos.

Menurut perwira itu, posisi Susno terus menjadi rasan-rasan di internal kepolisian. “Tapi, ya cuma ngobrol saja antar teman. Tidak berani komentar pada sikap pimpinan,” katanya. Susno sendiri hingga kemarin tidak terlihat di depan wartawan. Saat pengumuman penahanan Bibit dan Chandra Kamis (29/10), Susno tidak ada di tempat. Posisinya diwakili oleh Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Dikdik Mulyana Arief Mansur.

Pada wartawan, Dikdik menjelaskan posisi Susno saat itu berada di Puncak, Bogor, Jawa Barat mendampingi para jenderal yang sedang dikumpulkan Kapolri.

Pada Jumat (30/10) lalu Susno masih terlihat mendampingi Kapolri saat melantik delapan Kapolda di ruang Rupatama Mabes Polri. Namun, Susno tidak ada saat Kapolri menjelaskan kronologi kasus pada Jumat sore.

Saat ditanyakan kenapa Susno tak dihadirkan, Kapolri saat itu tampak tersinggung. “Jangan ada praduga negatif. Jangan berasumsi,” kata BHD saat itu. Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, ada dua nama kuat yang dicalonkan menggantikan Susno Duadji. Yakni Kadivhumas Irjen Nanan Soekarna dan Kapolda Kaltim Irjen Mathius Salempang. Baik Nanan maupun Salempang dibesarkan di lingkungan reserse.

Tadi malam, Kapolri memimpin rapat di Mabes Polri. Namun, menurut Inspektur Pengawasan Umum Komjen Jusuf Manggabarani rapat itu membahas pesawat polisi yang hilang di Papua. “Tidak ada pembahasan soal penggantian,” katanya.(jpnn)