24 Sep 2011

Ganti Rugi Fly Over Simpang Pos Belum Tuntas

Ads by Google

MEDAN-PM-Pemberian ganti rugi atas lahan yang terkena pembangunan jembatan layang (fly over) Simpang Pos, belum juga tuntas hingga saat ini. Ditargetkan, pembebasan lahan fly akan tuntas pada Oktober mendatang. Pembuatan proyek ini melibatkan beberapa jalan, diantaranya Jalan Jamin Ginting, Jalan Abdul Haris Nasution dan Jalan Ngumban Surbakti.

Ketua Tim Pembebasan Lahan Fly Over Simpang Pos Thomas Sinuhaji menyebutkan,  pihaknya meminta agar Wali Kota Medan dapat menyurati Kementrian Pekerjaan Umum (PU) Pusat untuk segera melakukan pembangunan fisik Fly Over.
Namun, bila pada Oktober mendatang tim masih memperoleh 95 persil (bidang tanah) dari 85 persil saat ini yang sudah dibebaskan, maka tim akan menempuh jalur Pengadilan Negeri Medan dengan sistem pembayaran konsinyasi. Sikap itu diambil, agar dalam pembangunan Fly Over nantinya tidak terkendala seperti yang ditargetkan pada awal 2012.

“Kita targetkan 70 persen sudah dibayarkan. Karena, saat ini baru 85 persil yang berhasil dibebaskan dari 130 persil yang akan dibebaskan. Artinya, masih tersisa 45 persil yang belum dibebaskan. Nantinya akan kita konsinyasikan ke Pengadilan Negeri Medan. Jadi, biar nantinya PN yang bersikap Dijelaskan Thomas, upaya itu akan dilakukan, mengingat pembebasan lahan sudah berlangsung cukup lama. Namun, sekitar 45 persil lahan lagi milik warga yang masih enggan diserahkan pada tim untuk diberikan ganti rugi. Masalah, pembebasan lahan dinilai sudah menjadi masalah klasik dan selalu terkendala pada persoalan persetujuan warga pemilik lahan.

“Kita sudah minta bantuan pada Kecamatan, untuk itu saat ini Lurah Kwala Bekala sudah mengeluarkan surat peringatan I kepada warga untuk memberikan lahan yang dimaksudkan terkena dampak pembangunan fly over pada tim, untuk diberikan ganti rugi. Surat sudah dilayangkan ke warga agar warga mau memberikan lahannya, atau jika hingga tiga kali surat pemberitahuan kelurahan tidak direspon juga maka konsinyasi ke Pengadilan Negeri akan ditempuh,” ujarnya.

Dia juga menegaskan masalah pembebasan lahan merupakan masalah klasik karena berkaitan langsung dengan nurani warga. Lahan milik orang, makanya terkadang timbul keinginan lain dari warga. “Selain itu, masalah seperti tanah yang berstatus diagunkan ke bank juga menjadi persoalan rumit tim pembebasan, namun ditargetkan dapat selesai seluruhnya pada Oktober 2011,” katanya. (adl/smg/mar)



Berbagi Cerita Disini




bisnis online, jual beli online, sistem pembayaran, pembayaran online, bisnis online

lazada.co.id