19 Aug 2013

Warga Minta Bupati Pecat 2 PNS Mesum

Ads by Google

PAKPAK BHARAT-PM

Masyarakat Pakpak Bharat meminta agar Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu memecat dua oknum PNS yang bukan pasangan suami istri yang digerebek warga berduaan di kos-kosan, di Desa Salak Dua, Kec. Salak, Pakpak Bharat, 31 Juli pukul 23:00 Wib lalu. Alasan masyarakat karena keduanya dianggap sudah menodai adat dan budaya Pakpak dan juga sesuai dengan acuan PP 53.

“Saya meminta Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu memecat PNS bukan suami istri yang diamankan warga karena berduaan di kamar kos-kosan pada malam hari. Bupati jangan tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan terhadap kedua oknum anak buahnya, karena perbuatan mereka merusak citra PNS,” kata Soloan Manik, warga Pakpak Bharat.

Soloan Manik juga mendesak pinpinan masing–masing kedua PNS baik Camat Tinada dan Kepala Bappeda untuk memeriksa. “Jangan tutup mata berlakukan PP 53, tentang peningkatan kedisiplinan PNS,“ kata Soloan.

Sebelumnya, akibat terseret kasus dugaan perselingkuhan, Rudiyar Sembiring yang menjabat Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Bappeda, Kab. Pakpak Bharat dua hari tak masuk kerja. Ketidakdisiplinan itu membuat Kepala Bappeda Kab. Pakpak Bharat, Perlaungan Lumbanggaol geram.

“Ini tidak bisa dibiarkan terus. Padahal tiap hari saat melakukan apel bersama, kita tetap menekankan agar seluruh pegawai Bappeda mematuhi PP No 53 tentang kedisplinan PNS sekaligus menjauhi minuman miras,narkoba dan perbuatan dorongan nafsu yang tak sesuai,” tegas Parlaungan.

Karena telah mengabaikan tugas-tugasnya, Perlaungan mengaku telah menyiapkan sanksi tegas pada yang bersangkutan. Saat ditanya pendapatnya mengenai hukuman adat yang dijatuhkan pada Rudiyar, Parlaungan mengaku tak bisa berbuat apa-apa kecuali mendorong pelaksanaan sanksi adat.

“Kalau memang benar warga, tokoh adat dan Kepala Desa Salak Dua sudah menjatuhkan sanksi adat, seharusnya hal ini segera dilangsungkan. Jika tak dilaksanakan, akan memberi dampak buruk bagi masyarakat. Karena kita sangat menghargai hukum adat di sini, apalagi hukuman itu dibuat atas kesepakatan masyarakat dan kedua belah pihak. Bahkan sudah dibuat secara tertulis, jadi harus segera dilaksanakan,” tandas Parlaungan saat ditemui kru koran ini di kantornya, Kamis (15/8) siang

Sebelumnya, JH Manik salah seorang tokoh adat Pakpak juga menegaskan sanksi adat yang dijatuhkan pada dua PNS, Rudiyar Sembiring dan Orain Boang Manalu yang digerebek warga berduaan di  kamar kos beberapa waktu lalu, adalah hasil musyawarah dan kesepakatan bersama antara penetua adat dan warga. Persidangan adat itu berlangsung di rumah Kepala Desa Salak Dua.

Masih kata Manik, hukum adat gombang (sanksi-red) yang dijatuhkan pada kedua belah pihak itu sudah sesuai dengan hukum adat Pakpak yang dimediasi oleh kepala desa dan para unsur tokoh adat. Oknum PNS Bappeda dan pegawai di Kantor Camat Tinada ini dihukum untuk memberi makan satu kampung dan menguras (bahasa Pakpak, artinya membersihkan diri-red) satu kampung.

(pjs/deo)

Artikel terkait :





Berbagi Cerita Disini





fanspage