24 Jun 2013

Pedagang Buku Lapangan Merdeka Milih Bertahan

Ads by Google

Pemko Belum Tepati Janji

MEDAN-PM

Meski sudah diperintahkan untuk pindah, sebagian pedagang buku di Lapangan Merdeka tetap memilih bertahan lantaran Pemko Medan belum menempati janji, karena legalitas dan kios di Jl. Pegadaian belum diselesaikan. Padahal, sebelumnya Pemko Medan sudah berjanji akan menyelesaikan legalitas dan memperbaiki kios tersebut selama tiga hari mulai, Kamis (20/6) kemarin.

“Sebagian kami memilih bertahan. Sebagian sudah pindah, karena mereka mendapat ancaman dari Kepala Lingkungan. Tapi yang bertahan, tidak akan pindah sebelum legalitas dan perbaikan kios di Jl. Pegadaian itu diselesaikan. Kemarin, Pemko Medan berjanji menyelesaikan legalitas dan perbaikan kios dalam tiga hari, tapi sampai sekarang tidak dilakukan,” ujar penasehat Persatuan Pedagang Buku Lapangan Merdeka (P2BLM), Lilik Sukamto Lubis kepada Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan, Yahya Payungan Lubis ketika menemui pedagang buku di Lapangan Merdeka, Minggu (23/6).

Menurut Surat Keterangan (SK) Wali Kota nomor 511.3/14616 bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) hanya diminta membebaskan lahan di Jl. Pegadaian hanya setahun. Kemudian, berdasarkan surat Vice Presiden PT KAI Divisi Regional Sumatera Utara, Ir M Nasyir tertanggal 25 September 2012 dijelaskan bahwa sewa lahan di Jl. Pegadaian akan dibebaskan selama setahun, setelah itu tergantung keputusan dari Direkasi PT KAI.

“Katanya, sewa lahan kios di Jl. Pegadaian itu hanya dibebaskan selama setahun, setelah itu semuanya tergantung PT Kereta Api. Bisa saja setelah setahun, kami digusur kembali, karena selanjutnya tergantung keputusan Direksi PT KAI. Kami takut kalau nanti ada penambahan rel kereta api untuk Bandara Kuala Namu, kios di Jl. Pegadaian itu terkena dan kami harus pindah lagi. Kemarin, Pemko Medan berjanji akan menyelesaikan masalah ini dalam tiga hari, tapi sampai sekarang hasilnya tidak ada kami terima,” jelasnya.

Ditambahkannya, pembangunan kios di Jl. Pegadaian itu juga sudah melanggar aturan, yakni Perwal Wali Kota Medan nomor 9 tahun 2009. Di perwal itu, disebutkan bahwa lokasi kios itu masuk kategori jalur hijau. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretapian, dimana dilarang membangun di pinggir rel kereta api. “Peraturan-peraturan inilah yang membuat kita masih kurang yakin untuk menempati kios di Jl. Pegadaian itu. Kami takut digusur lagi,” sebutnya.

Karena itu, Lilik menyebutkan bahwa para pegadang buku yang tertinggal sepakat untuk melakukan perlawanan kalau Pemko Medan melakukan penggusuran paksa. Dia mengklaim siap kembali menghandang pasukan yang dikerahkan Pemko Medan. Apalagi, beberapa elemen masyarakat seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Medan, PM USU, Unimed dan ITM sudah memberikan dukungan untuk membantu pegadang buku. Begitu juga dengan Komnas HAM, LBH Medan dan Kontras diklaim siap berjuang melalui hukum.

“Kita siap melakukan gugatan class action,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan, Yahya Payungan Lubis mengatakan, pihaknya juga sepakat menolak penggusuran paksa pedagang buku ini. Dia juga mengkritisi sikap Pemko Medan yang belum menyelesaikan legalitas dan perbaikan kios di Jalan Pegadaian.

“Saya sudah melakukan koordinasi dengan Ketua Fraksi Demokrat dan rekan-rekan di DPRD Kota Medan. Kita sepakat menolak pemindahan pedagang buku ini, karena cacat hukum,” paparnya.

Diungkapkan Yahya, dalam menatapkan pedagang buku di Lapangan Merdeka, ada surat persetuan dari DPRD Kota Medan. Surat persetujuan itu dibuat melalui rapat Paripurna. Namun, sampai sekarang surat itu belum dicabut, tapi Pemko Medan sudah ngotot memindahkan pedagang buku.

“Seharusnya, Pemko Medan melakukan koordinasi dengan Pemko Medan untuk mencabut surat itu. Ini tidak dilakukan, apakah Pemko Medan sudah tidak menghargai DPRD Kota Medan lagi?” katanya bertanya.

Sebagai bentuk dukungan terghadap pedagang buku, anggota DPRD Kota Medan akan turun ke jalan bersama pedagang guna menghandang penggusuran paksa ini. Dia mengaku heran, karena Pemko Medan juga tidak sanggup menyelesaikan permasalahan ini meski sudah berlangsung hampir setahun. Padahal, kalau dilakukan koordinasi sejak awal, maka permasalahan tidak akan menjadi rumit begini.

“Yang salah adalah Pemko Medan, mengapa masalah ini tidak diselesaikan, padahal sudah berlangsung setahun,” sebutnya.

(dek/smg)



Berbagi Cerita Disini




bisnis online, jual beli online, sistem pembayaran, pembayaran online, bisnis online

lazada.co.id