Breaking

Rabu, 28 Desember 2016

PPP : TKA asal China Tak Bisa Dibantah, Indikasi Lemahnya Pemerintah



Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mengakui bahwa eksistensi tenaga kerja asing (TKA) asal China tak bisa dibantah lagi. Pasalnya, sudah terlalu banyak temuan menunjukkan kalau pekerjaan paling rendah dan tanpa membutuhkan skill juga dikerjakan oleh mereka.

Seperti temuan F-PPP di Bogor, TKA asal China nampak mengerjakan pekerjaan yang tanpa membutuhkan skill ,yakni perkebunan.

"Mereka melakukan pekerjaan dengan skill rendah, pekerja kasar. Di Bogor ada TKA China legal dan ilegal," kata anggota Fraksi PPP, Irgan Chaerul Mahfiz, kepada wartawan, Rabu (28/12).

Anggota Komisi IX DPR ini pun meminta agar perintah mengungkap secara terang benderang berapa jumlah TKA asal China di Indonesia. Sebab kunjungan wisatawan dari China ada sebanyak 1,3 juta orang.

Menurut Irgan, dari banyaknya temuan pekerja TKA asal China tersebut mengindikasikan lemahnya kontrol dari pemerintah. Sehingga mereka menggarap lapangan pekerjaan yang sesungguhnya bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

"Pemerintah perlu meninjau kembali bebas visa khususnya China atau Afrika, kalau Afrika lebih ke narkoba. Izin menggunakan tenaga asing harus diperketat, misalnya mendapatkan kuota 15 orang, harus jelas lokasinya, kecuali wisatawan tidak terikat dengan lokasi. Ini perlu kontrol. Kalau sekarang ada timpora, ini perlu lebih efektif lagi," katanya.

Kontrol ketat menurut Irgan, harus dilakukan di gerbang pintu masuk Indonesia. Dengan demikian bisa diketahui berapa jumlah TKA yang masuk dan keluar. Jumlahnya tegasnya harus sama. Dan yang lebih penting adalah mendata secara benar status mereka masuk ke Indonesia sebagai turis atau pekerja.

Anggota DPR Komisi IX ini mengingatkan pemerintah kalau isu TKA asal China harus diselesaikan. Sebab persoalan ini sangat sensitif, lebih sensitif dari isu TKA asal India atau pun Korea.

"Ada persepsi negatif karena kita dihadapkan persepsi asing, aseng, non Islam. Ini isu politis yang bisa digoreng. Sebab pemerintah tidak secara efektif menjelaskan bagaimana TKA China ini, berapa yang legal, berapa yang ilegal, berapa yang sudah dideportasi. Jangan pemerintah defensif dan membiarkan opini menjadi liar, jangan seolah-olah tidak ada masalah," katanya. [rmol]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar